Teringat Kampung (1)

Sebuah lengkung bibir pantai berbahan utama tanah berpasir putih dengan sedikit lempung hitamnya menguarkan kilatan pantulan mentari dari pualam lesung teluknya di pagi hari sekitar jam sembilan di bulan Juni pada suatu hitungan tahun yang telah lekang dari ingatan batok kepala ini. Pantai desa tempat aku dilahirkan dan bebas dalam capaian-capaian naluri etape hijau daun pisang deret usia sebagai liturgi monumental mengangkangi satu persatu tingkatan bangku-bangku sekolah, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Pantai yang hampir setiap tahun kini telah tampak mengenaskan walau tak begitu mendapat tempat pada erangan peduli masyarakatnya. Ia saban hari berganti terus madah di bawah simbahan terik matahari timur yang membakar kulit dan mengeritingkan rambut nyong-nyong dan nona-nona di sana. Teluk kecil yang isi perutnya nyaris musnah dihardik bedebukan letupan bom ikan sebagai cara pintas mendulang untung walau sekejap akan sirna menjadi onggokan kotoran kemuning. Terumbu karang, anemon, ikan batu-batu, ikan ekan, ubur-ubur, ikan lompa dan maki dan banyak lagi komunitas pesisir teluk yang kira-kira berjarak satu jam menunggang speed boat dari ujung timur pulau ambon, kini menjadi barang langka di situ. Nyaris tak menyisakan sisa di permukaan daratan baweah teluk, tinggal asyurisiwa dan patu omin serta sahi'ir yang memencilkan diri berkubang di balik reruntuhan sarang istana anemon dan pasir putih karang.


Teluk ini dibelah oleh juluran lidah beton separuh balok-balok kayu eboni yang tertatah berderet sebagai landasan di ujung juluran itu. Ia dinamai haita namalatu. Pelabuhan namalatu dari sebuah negeri adat berpenduduk muslim dengan sistem pemerintahan istimewa, model feodal tradisional yang telah berlangsung semenjak beberapa abad lampau dalam sebuah imperium lokal. Maklum, dulu kan belum ada nasion Indonesia, yang ada hanyalah imperium ataukah kesultanan, kerajaan, kedinastian dan sebagainya yang berkecenderungan hidup komunalis daripada sosietal dan bercorak nasionalisme etnik. Negeri ini bernama Pelauw. Desa Pelauw sesuai dengan konvensi kompromistik apa yang menjadi keinginan pemerintah nasional Indonesia dalam perundang-undangan tata pemerintahan, yang menurut sebagian tahanan politik (tapol) ORBA di Pulau Buru, merupakan pengadopsian paksa oleh rezim ORBA untuk menjawanisasi, menghomogenisasi tingkah laku dan oleh karena itu seluruh perangkat budaya dan model pemerintahan negeri-negeri rakyat Indonesia. Sekarang namanya Desa Pelauw dan juga sebagai ibukota kecamatan Pulau Haruku di kabupaten maluku Tengah. Masyarakat di desa ini memiliki etos berpendidikan formal yang sangat tinggi, terlebih setelah terjadi kerusuhan berdarah pada 1999 lalu. Antusiaisme ini dibuktikan dengan sangat banyaknya pemuda lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang kemudian fluktuasinya semakin bertambah sampai kini, tak terbatas di kota Ambon saja tetapi mereka menyebar di banyak kota di Indonesia. Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Jakarta, Bandung, Papua, Ternate dan kota lainnya. Yang terbanyak sejak gelombang besar-besaran mahasiswa maluku yang eksodus dari Ambon pasca tragedi 1999 adalah di kota makassar. Di kota ini mahasiswa asal desa Pelauw rata-rata setiap tahunnya tetap bertahan dalam angka di atas lima puluh. Mungkin bisa dikata bahwa jumlah terbanyak mahasiswa dari suatu desa se-Maluku adalah dari desa ini. Terlihat para orang tua di desa ini sangat obsesif menyekolahkan anak-anaknya stinggi mungkin, tak mau ketinggalan dari yang lain. Hampir dipastikan bahwa pendidikan telah menjadi sebuah anggapan aprioriksebagai capaian prestise sosial dan kehormatan keluarga pada masyarakat ini. Orang tua akan merasa bangga pada anak-anaknya yang sukses meraih gelar sarjana. Ada adagium populer mengatakan bahwa anda akan menemukan negeri ini seperti sebuah kampung tradisional yang kelihatan lapuk dan rapuh oleh berjejer rumah-rumah penduduk yang bersahaja dari bahan rakitan pelepah gaba-gaba beratap rumbia. Tapi jangen kaget kalau anda menemukan di dalam kerapuhan kulit luar itu sebuah pigura terawat mantap menggantung di dinding yang tidak cukup mentereng pada malam harinya, sebuah pose bertoga sebagai kebangaan keluarga. Ada kekuatan menyala di foto itu. Kekuatan yang setidaknya membuat rata-rata masyarakat yang tradisional menjaga adatnya dengan baik secara komunal, istilahnya maningkamu, meyakini kekuatan kepercayaan diri sehingga mimpi-mimpi buruk kisah peradaban masa lalu di bawah lipatan kolonialisme eropa bisa teratasi oleh kerendahhatian dan kebersahajaan serta perasaan persaudaraan tanpa perbedaan orientasi materi. Bisa terbaca dengan jelas motif di balik pigura berkaca pada masing-masing gubuk gaba-gaba di sana. Bahwa martabat kemanusiaan dalam batas tertentu harus diditegakkan lewat kerja keras dan menelusuri kanal-kanal ilmiah sebagai jalan terbaik. Masyarakat telah sejak kakek nenek leluhur telah memilin urat-urat kusut berkejangan dalam setiap epos hidup mereka sebagai pelakon hidup yang berniscaya bergulat dalam tirani sejarah dan tangan besi alam. Sejarah telah membentuk otot-otot mereka dan memberikan resume simultante yang tepat dari hasil pergulatn dan pasang surut berkencan dengan kehidupan. Itulah keputusan mereka. Itulah nilai spirit yang dipelihara sebagai etos hidup. ia adalah tekad. Tekad untuk cita-cita bagi gemeletukan gerigi rasa yang mengondensasi pada hasrat menegakkan karsa. Capaian tinggi menjadi manusia pembelajar. Tapi sayangnya menjadi ironi oleh karena capaiannya tidak banyak yang menjadi pembelajar holistik. Hanya intelektual akademik an sich. Tak lengkap. Sudah banyak sarjana namun sangat sedikit yang menjadi intelektual organik seperti dikatakan Antonio Gramsci.

Baca Selengkapnya...

Pak Harto dan Pulau Buru

Saat mendengar kabar mangkatnya almarhum Pak Harto lewat RRI saat itu, naluri historisku langsung menyangkutpautkannya dengan bahan bacaan pada saat itu. Aku tidak terlalu bersimpati. Maklumlah saat itu, ketika aku menyetel frekuensi RRI di radio yang kugantung di dinding kamarku sekedar mencari-cari lintasan warta radio, kebetulan baru saja lewat dua jam dari hembusan nafas mantan Jenderal Besar Penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu, saat itu aku sedang serius dalam melafal bait-bait buku karangan pak Hersri Setiawan. Apa lagi kalau bukan Memoar Pulau Buru. Buku yang berisi catatan-catatan pengalaman Pak Hersri semasa menjadi tahanan politik (tapol) Pemerintahan Jenderal Besar soeharto dengan ideologi Pancasila itu. Pak Hersri ditahan sebagai tapol eks G30S/PKI 1965 dan dipenjarakan di RTC (Rumah Tahanan Civil) Salemba dan RTC Tangerang sebelum diperbudakkan di Pulau Buru, sebuah pulau yang kini telah bernama Kabupaten Buru di Provinsi Maluku. Kembali ke Pak Harto. Sore itu komat-kamit reporter RRI mengerubingi gendang telingaku dengan berderet prestasi sang almarhum, terus dan seperti tanpa diimbangi dengan jejak prestasi buruknya. Saat kepalaku masih segar dalam petualangan berempati atas nasib ribuan tapol yang digerayangi tanpa ampun seluruh hak kemanusiaannya, saat itu aku diajak berempati terhadap sang jenderal.


Selama masa kediktatoran militeristik kapitalistik pasca kepemimpinan NASAKOM-nya Bung Karno, Indonesia jatuh ditalang limbah kemelaratan, tangis kepiluan dan sayatan sadis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas rakyat-rakyat penghuni gugusan pulau berkekayaan melimpah ruah. 32 tahun selama menjabat, kebijakan sang raja jawa ini sangat bertentangan dengan asas hukum tertinggi negara, UUD 1945, khususnya distribusi kesejahteraan sosial dan aspek keadilan sosial (pasal 33 UUD 1945). Kekayaan bangsa dilego pengelolaannya kepada pihak asing. Puluhan perusahan multinasional eksprorasi dan eksploitasi minyak dan gas alam dan mineral berharga lainnya, seperti Shell, Exxon Mobile, Freeport, British Petroleum, Newmont dan lain-lain diberi kemudahan mengeruk lahan ekonomis milik hajat hidup bangsa. Tercatat lebih dari 90% kepemilikan saham atas nama Freeport untuk penambangan mineral berharga di Papua barat. Sementara pemerintah kita hanya berhak atas setoran royalti yang sangat sedikit serta dari hasil investasi saham yang hanya sekitar 9% itu. Terlampau kecil untuk ukuran lahan eksplorasi tambang sekaya Papua. Ini tidak adil dan betul-betul membuktikan ciutnya nyali pemerintah kita, terutama bapak pembangunan itu di hadapan Amerika Serikat sebagai negara tempat bigboss Freeport bersarang di New Orleans. Gila. Kegilaan ini ditambah lagi dengan pengecutnya pemerintahan SBY-JK yang memberikan (gratis) eksplorasi ladang gas alam di blok Natuna kepada Exxon Mobile, dimana pada Desember 2006, ketika George Bush(hett) mau berkunjung ke istana Bogor, sehari sebelum itu SBY sebagai 'anak manis' terbang tergopoh-gopoh ke Natuna untuk mempertegas kontrak gratis pengelolaan blok kekayaan pasal 33 UUD 1945 kepada pihak Exxon Mobile. Alhasil, posisi saham pemerintah di sana hanya nol persen, artinya 100% hasil eksplorasi gas alam yang melimpah itu seluruhnya terhisap percuma bagi kaum TNCs kapitalis asing Amerika Serikat, sedangkan bangsa ini hanya kebagian limbah saja. Sekali lagi, GILA...!!! Ini belum terhitung kebobrokan pemerintah saat Exxon Mobile mengeliminir posisi Pertamina dalam mengeksplorasi ladang minyak di blok Cepu, dekat Blora (Jawa Tengah) dan Bojonegoro (Jawa Timur). Dengan dalih inefisiensi manajemen internal, Pertamina tidak diperbolehkan mengebor minyak, namun Exxon Mobil-lah yang harus diistimewakan. Akhirnya konspirasi minyak ini ujung-ujungnya adalah privatisasi, liberalisasi menuju agenda globalisasi neoliberal menjiplak anjing-anjing WTO, IMF, World Bank dan USA dan kawan-kawannya. Negeri ini telah digadaikan oleh pemimpin-pemimpinnya yang ternyata mereka adalah komprador modal alias cecunguk Amerika Serikat. Pecundang dan pengecut sekalian. Melawan Amerika Serikat saja takut. Ketakutan pemerintahan SBY-JK terhadap penguasa negeri Paman Sam itu terlihat saat George Bush(het) mampir sebentar di Bogor. Betapa sibuknya pemerintah sampai menyiapkan hellipad dan pembenahan istana yang biayanya miliaran rupiah. Tak pernah dalam sejarah kepemimpinan bangsa ini yang bermental budak seperti kali ini. Sangat memalukan. Kita sebagai kaum muda harus marah, oleh karena presiden adalah jabatan simbolik politis dari nation kita. Perilakunya adalah representasi kita semua. Sikap blo'onnya akan memalukan kita semua. Harga diri bangsa kita tercederai di tangan seorang presiden yang bermental cecunguk. Cecunguk itu istilah para tapol Buru di tahun 70-an bagi mereka yang suka menjilat penguasa.

Kemelaratan secara meluas di negeri ini haruslah dipungkasi sesegera oleh putra bangsa sendiri dengan jalan mengambil kembali (nasionalisasi) hak milik, hak kelola dan hak distribusi profit atas seluruh industri mineral (minyak, gas alam, tembaga, nikel dll), kehutanan dan indutri eksplorasi sumberdaya alam lainnya yang tersebar 'liar' di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah harus bercermin kepada Evo Morales yang ketika terpilih menjadi presiden Bolivia pada 2006 lalu, kurang dari sembilan bulan telah terjadi perubahan-perubahan cukup besar yang signifikan bagi transformasi kesejahteraan yang timpang dalam waktu lama serta distribusi keadilan bagi rakyat Bolivia yang mayoritas suku asli Indian. Selang beberapa pekan setelah Morales dilantik, presiden yang semasa mudanya sampai detik-detik mau dilantik itu adalah seorang aktivis sosial pembela hak-hak petani koka yang menjadi tanaman tradisional sejak dahulu nenek moyang bangsa Indian, jauh sebelum kedatangan kolonialis Spanyol pada abd ke-16, seluruh industri tambang yang mengeklsplorasi mineral-mineral berharga di negeri yang masuk kategori termiskin di Amerika Latin itu langsung dinasionalisasikan dengan tegas dan memberikan ancaman pengusiran kepada kapitalis-kapitalis asing itu apabila menolak. Sukses Morales mengambil alih industri tambang milik Bolivia itu dan ditambah dengan kebijakan-kebijakan populis lainnya seperti alokasi setengah gaji presiden untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang diikuti oleh para menteri kabinet dan anggota parlemen serta Land Reform, membawa Bolivia ke tampuk perbaikan nasib rakyat. Morales tidak sekedar berretorika. Dia berpihak langsung kepada rakyatnya yang telah lama dirundung penghisapan perusahan-perusahan transnasional dan akumulasi lahan pertanian di tangan beberapa elite penguasa dan kelas kapitalis. Moralis tak tanggung-tanggung menantang Amerika Serikat dengan penguatan politik berintegrasi memperkuat blok perlawanan bersama beberapa negara sosialis di Amerika Latin. Sikap Morales ini sangat terbalik dengan presiden kita yang masih saja takut kepada Amerika Serikat padahal seorang jenderal tentara. Parlemen Bolivia 180 derajat di atas parlemen kita yang beberapa waktu lalu meminta kenaikan tunjangan kinerja Rp. 10 juta di saat harga BBM melambung tinggi di tahun 2005.

Kembali ke pak Harto dan Pulau Buru. Oleh karena prioritas kestabilan politik dan keamanan, maka seperti diulas oleh DR. Asvi Marwan Adam bahwa tapol yang mendapat giliran Pulau Buru adalah tapol tipe B, dimana tipe ini dibelenggu tanpa pengadilan, karena asumsi penguasa ORBA yang ketika itu kendali urusan proyek Pancasilaisasi pulau Buru diserahkan atas kendali Jaksa Agung saat itu, tapol-tapol tipe B adalah mereka yang bukan gembong utama dan pokoknya yang terindikasi Gestapu, Gestok atau PKI. Mereka tidak diadili, namun akan direhabilitasi menjadi insan-insan Pancasilais. Pulau Buru tempatnya. Tapol tipe A dihukum mati, seperti DN. Aidit, Njoto dan lain-lain. Dengan mem-Burukan ribuan tapol 'merah', potensi instabilitas dalam negeri dapat dikikis, prasyarat masuknya investasi asing untuk proyek besar pembangunanisasi dan jawanisasi ala burung garuda. Era 1970-an adalah etape penancapan pondasi pembangunan dengan agenda periodik REPELITA yang diusung di bawah platform trilogi pembangunan. Kebijakan pembangunan ala Soeharto membuka keran investasi asing besar-besaran dengan mengintegrasikan dengan desain paradigma modal. Akhirnya selama Repelita itu banyak dana dikucurkan sebagai bantuan pembangunan yang kemudian hanya menjadi objek korupsi penguasa, keluarga, kroni, konco dan coro-cecunguk ORBA. Trickle Down Effect sebagai strategi pembangunan ternyata gagal memulihkan kemsikinan jutaan rakya. Lebih banyak dari kebijakan pemerintah adalah mengikuti logika pasar bebas dengan salah satunya meratifikasi konsensus Washington pada 1980 tentang liberalisasi keuangan, perdagangan, deregulasi perdagangan dan impor dan lain-lain. Ada segelintir elite di negeri ini yang kekayaannya menggunung, sementara jutaan rakyat tertindih beban kemiskinan. Banyak problem menimpa rakyat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, sekolah mahal, biaya berobat mahal, harga BBM mahal, kegagalan panen, efek negatif pupuk, insektisida dan herbisida sintesisi, degradasi ekologis akibat efek global warming , illegal logging, kekeringan, banjir, busung lapar, keracunan limbah pabrik, tergusur akibat pembangunan mall, properti kaum pemodal dan berjuta masalah lainnya. Ini semua adalah tetesan emisi kebijakan jahiliyah dari pemerintah negeri ini yang tidak memihak kepada rakyatnya. Kembali lagi ke Pulau Buru. Ribuan tapol dikangkangi dimensi kemanusiaannya pada dekade 1970-an. Mereka diposisikan bukan sebagai manusia, namun sebagai masing-masing nomor kode yang tercetak di baju dan celana. Waktu berlalu sambil bersaksi atas tontonan perbudakan yang menyata. Akhirnya atas desakan internasional (menurut Asvi M) dan pergeseran konstelasi politik nasional saat itu, tapol-tapol ini dipulaujawakan pada penghujung 1970-an namun dengan luka yang teramat dalam. Mereka masih mendapat stigma eks-PKI. KTP mereka ada kode ET (eks tapol). Haru biru dan sadisme tak terperi yang dialami ribuan tapol rakyat Indonesia yang sempat dulu berafiliasi kepada salah satu partai politik yang sah, PKI, kini berlalu menyisakan kisah duka yang sungguh ironi dengan visi kemanusiaan pembukaan UUD 1945. Ratusan tapol telah tekubur di pulau itu sebagai korban penganiayaan dan pembunuhan yang direstui penguasa. Pada akhirnya jualah sejarah akan selalu menyulam kanvasnya dengan darah para martir dan syuhada. Hormatku buat segenap kerabat tapol yang berduka di tepian sejarah.

Baca Selengkapnya...

Beginilah Pilihan

Aku selalu bingung. Bingung kalau ingatanku menoleh lagi. menengok arsip perkaderanku di HMI (MPO). Selama ini aku mencari wadah pelarian. Mencari penyambung aspirasi dan nalar berorganisasi. Mencari kesibukan lain. Asal jangan urusan hijau hitam. Aku kadang merasa bersalah. Sering pula jengkel. Bersalah dan jengkel berganti-ganti. Tergantung mood dan cuaca apa di tamalanrea. Tahun lalu aku dipecat di HMI. Yaa dipecat bukan lantaran tindak kriminal. Bukan karena aku menjual HMI untuk proyek. Bukan pula karena aku merampok kekayaan harta HMI di tangan bendahara. sekali lagi bukan karena aku korupsi. aku dipecat dengan dalih yang lucu dan tolol. Aku dipecat dengan argumen yang bagiku contradictio in terminus. Aku dipecat pada Februari 2007.


Mula-mula aku tidak begitu terbebani dengan masalah ini. Tidak terbebani lantaran pada saat itu aku ikuti langkah kawan-kawan se-gerbongku. Langkah yang bagiku pula terlalu naif karena menolak melakukan banding sebagaimana mekanisme dalam konstitusi Kongres Palu. Saat itu aku ikut termakan euforia yang nantinya kebablasan juga di bilik tahun berikutnya. Aku betul-betul bingung. Batinku komat-kamit ingin meludahi dua carik kertas SK pemecatan itu. SK pemecatan yang argumennya teramat lemah. Kentara sekali aura pertarungan dan intervensi kepentingannya. Ibarat skenario drama, bagiku keputusan pemecatan itu sudah di tangan tinggal dicari alasan-alasan dan rasionalisasi ini itu sampai dengan Tim Investigasi (seperti kriminal di TV). namun itu hanya untuk menjadi bahan penguat keputusan yang sudah dipatok itu. sebenarnya waktu itu mau kuajukan surat bandingku ke sana (sekrettariat tempat SK itu keluar). Tapi lagi-lagi aku termakan euforia kawan-kawan yang salah perhitungan menolak banding .Akhirnya memang betul, yang namanya hitam di atas putih harus di-counter pula dengan hal serupa, bukan dengan cara verbal. Akhirnya setahun telah berlalu.


Aku masih bersikukuh akan kelemahan SK itu. Tapi apa daya SK itu masih tetap berlaku kekuatan hukumnya. Masih legitimate atas status keanggotaanku yang dicabut. Satu-satunya cara untuk kembali menjadi anggota HMI sesuai konstitusi adalah ikut BasicTraining ulang. kembali mulai dari nol setelah empat tahun menjadi kader. aku yakin SK itu sangat lemah, namun rupanya dugaanku terbukti. Karena wacana sengketa kepentingan membuntuti tragedi pemecatan 13 kader aktif termasuk.aku. kupikir dipertimbangkan untuk didaftarkan ke MURI sebagai prestasi memecat kader. Tepuk sorai dan gegap gembira harus mengiringi totolan stempel pengesahan pemecatan itu. Pemecatan yang tendensius tanpa teguran keras keq, tamparan awal keq, langsung saja main sikat, PECAT...!!!! aku teringat kisah kaum Yahudi dalam literatur yang pernah kujumpai. Bahwa untuk mereka, syari'at Musa as menjadi niscaya tegas, kaku dan 'sadis'. Cara bertobat saja harus bunuh diri. begitulah nasib yahudi yang sangat kaku dalam memvonis. lain Yahudi lain Kristiani. Isa as mengemban risalah kelembutan, kasih... Muhammad saw sebagai al wasath, antara keras, tegas, 'sadis' dengan kasih dan kelembutan.antara syariat Musa dan syariat Isa. batinku meledek, bukankah syariat Musa sudah kadaluarsa..? masihkah cara itu ada dan dipraktikkan di zaman postedan ini..?


Waktu terus berputar.... Kongres Palu pun telah berestafet ke Kongres Jakarta Selatan beberapa bulan lalu. tentu aku ahistoris kini dengan konstitusi baru. Namun itu tak menjadi soal. oleh karena pemecatanku menggunakan konstitusi Palu yang sebenarnya saat itu aku menjadi intens mengkajinya, terutama yang berhubungan dengan soal-soal kepemecatan, kestatusanggotaan dan pendirian sebuah cabang HMI yang baru. untuk yang terakhir inilah alasan aku dipecat. Sayang...aku dipecat lantaran mendirikan sebuah cabang baru. aku dipecat gara-gara HMI Cabang Makassar Raya dideklarasikan pada Februari tahun kemarin. mudah-mudahan ada yang membaca tulisan ini kemudian melaporkannya kepada si Mr. Pecat. Tapi masalahnya pecat itu sudah basi. orang sudah bukan anak HMI koq!!! bisakah non anggota HMI dipecat lagi..? kayak ORBA saja. lawan asas tunggal siap penyok diinjak sepatu laras atau di-PulauBurukan. mendirikan sebuah cabang HMI untuk memperluas jaringan HMI itu sendiri malah di'Boven Digoel'kan. Bingung.... Kalau begini jadinya, maka aku mendapat sebuah pelajaran nyata. Bahwa manusia, siapapun orangnya belum tentu adil dan arif bijaksana dalam sikap dan apalagi sebuah keputusan. Walau dia sendiri terlampau yakin akan keadilan dan kebijaksanaannya. Karena kuyakin bahwa pelajaran ini mengajariku satu hikmah. Bahwa keadilan dan kebijaksanaan yang dijamu kepada kita kebanyakan hanyalah imitasi. Dacing simulakrum. Biarkanlah hal ini menjadi guru berharga bagiku...Semoga kawan-kawanku yang masih aktif di HMI tidak dipecat lagi lantaran berbeda pendapat dengan pemegang kekuasaan. Lawan otoriterisme di mana saja...! Sappere aude...!

.

Baca Selengkapnya...

Elitisme Gerakan Mahasiswa Maluku

Pergerakan mahasiswa dan pemuda beserta komponen masyarakat sipil di tanah air dalam alur kesejarahannya yang panjang memiliki varian konteks fenomenal yang terkadang endemik dan dalam batas tertentu mejadi sebuah anomali yang dibiarkan. Salah satu topik telaah pada kesempatan ini adalah menyangkut eksistensi pergerakan dari bumi Maluku. Hal menyangkut fenomena elitisme gerakan memang jamak hampir di setiap konteks gerakan dengan latar belakang serta anasir kepentingan konstruktifnya yang beragam. Hal ini adalah fakta dan terkadang dalam batas tertentu menjadi batu ujian bagi sebagian kalangan gerakan yang mengambil alur aktivisme yang antagonis dengannya. Elitisme secara sederhana penulis maksudkan sebagai sikap kompromistik yang oportunistik dari para agen gerakan serta berkecenderungan mengaktualisasikan watak feodalistik dalam aktivitas individu dan organisasi serta berkedok hajat rakyat untuk sebuah interes kekuasaan berikut privilegenya.


Pertama, pengaruh dominasi etos mobilitas vertikal untuk kekuasaan sebagai sebuah trend. Bertahun-tahun sebelum pecahnya kerusuhan di Maluku pada tahun 1999, kaum muda Maluku tidak begitu terkenal apalagi intens dalam pengadvokasian kasus-kasus yang berkaitan dengan represifitas pihak penguasa kepada masyarakat. Hal ini bisa disebabkan rendahnya eskalasi konflik penguasa (ABRI) vis a vis masyarakat sipil bila dibandingkan dengan eskalasi problem serupa di tempat-tempat yang mengandung kapasitas penyulut konflik tersebut, misalnya konflik tanah dan perburuhan yang gregatnya melambung di Pulau Jawa dan daerah-daerah lain. 'Ketidakterlibatan' elemen pemuda (mahasiswa dan elemen masyarakat sipil) di tanah Maluku dalam konteks perjuangan seperti inilah yang menyebabkan menguatnya kecenderungan aktivisme kaum muda menjadi 'nyaman' dan bergelimang kesentosaan yang berpotensi menjadi menjadi 'kaum bungkam' dan pro status quo. Bisa dibayangkan hal ini yang terjadi dan berlangsung dalam setiap organisasi elemen kaum muda di sana dalam waktu yang relatif lama bisa menyebabkan munculnya budaya aktivisme yang elitis. Kondisi seperti ini dalam konteks pada waktu itu sangat positif dan terasa konstruktif bagi pihak penguasa, namun di sisi lain adalah sebuah kemunduran besar bagi pergerakan kaum muda. Memang tidak ada salahnya memasuki kanal-kanal politik dan birokratis yang disediakan oleh iklim kehidupan politik pada saat itu. Namun dengan tanpa komitmen yang senantiasa harus dikuatkan untuk pengimplementasian peran-peran transformatik bagi pemenuhan hak-hak rakyat yang kala itu tergasak segenap hak sipil-politik serta EKOSOB-nya oleh penguasa secara sistemik, maka progresifitas kaum muda dalam kanal kanal yang have blessed menjadi tarian akrobat yang memalukan.

(bersambung)

Baca Selengkapnya...

Jong Molukken; Pemuda Sagu Pemuda Cengkeh-Pala

Jong Molukken (Belanda) atau the moluccas young (pemuda maluku) biasanya dilabelkan oleh masyarakatnya sendiri sebagai pemuda 'malas', biar seng ada uang yang penting bagaya dan performa luarnya tampak sebagai manusia 'keras ' karena rata-rata tekstur kulitnya gelap (hitam manis, istilah populer di tempatnya). Label 'malas' pada identitas pemuda maluku ini memang ada benarnya dalam kenyataan. Keadaan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi alam (sumber produksi kebutuhan hidup) beserta faktor lingkungan sosial dan kesejarahan yang saling berhubungan secara kausalitas.


Yang pertama adalah faktor alam. Di tanah maluku, kecuali pulau Buru, masyarakat rata-rata memproduksi tanaman ubi-ubian (kasbi, kaladi, patatas dan lain-lain) dan sagu dengan berbagai varian kegunaannya sebagai bahan makanan pokok. Karena faktor geologi dan topografi tanah, di sana tidak cocok dijadikan sawah. Alih-alih mau menggarap sawah, masyarakat lebih mengusahakan tanaman perkebunan berusia tahunan, seperti cengkeh, pala, kelapa dan buah-buahan. Namun diantara tanaman yang terakhir itu, cengkeh dan pala-lah yang menjadi komoditi andalan dan terkenal. Bahkan kalau mau bernostalgia, dua komoditi inilah yang menjadi incaran ekspedisi dagang (gold, kapitalisme) yang ambisius (glory) dan disertai misi kristenisasi (gospel) bangsa Eropa berabad-abad lalu. Sebagai perbandingan, sawah adalah lahan berlumpur yang membutuhkan perhatian pengairan serta pemeliharaan dan pemupukan yang terus menerus, bahkan hampir setiap hari. Petani sawah harus menyesuaikan perilaku hidupnya dengan sifat pertumbuhan padi. Setiap pagi, bahkan saat fajar menyinsing, para petani biasanya sudah berangkat ke sawahnya. Bekerja sampai tengah hari, sesudah itu istirahan sebentar dan biasanya beraktivitas di sekitar sawahnya sampai petang tiba. Ini dilakukan dalam pola yang rutin. Mengolah sawah membutuhkan ketekunan, kerajinan dan kesabaran. Mungkin faktor inilah yang membentuk pribadi petani penggarap sawah menjadi pribadi yang sabar dan ulet. Hal ini tak dapat dipungkiri berimplikasi tehadap pola interaksi dan pola hidup di tengah keluarga dan masyarakat.

Kelompok tani atau masyarakat pertanian sawah ini adalah kumpulan dari individu petani penggarap sawah dengan integritas kediriannya yang telah berdialog dengan pola produksi sawahnya, dalam batas tertentu melahirkan konvensi kebermasyarakatan yang bernafaskan pola hidup dengan siklus produksi. Nilai, norma pranata dan budayanya akan terkonstruk secara alamiah di atas sendi siklus produksi pertanian sawah, melahirkan masyarakat pertanian yang secara makro berkarakter sama. Ketika peralihan zaman, masyarakat dengan sendirinya melakoni budayanya sebagai adat yang terus menari-nari secara rutin. Masyarakat berproduksi padi akan melahirkan budaya masyarakat padi, yakni keuletan, bekerja keras dan sabar. Sedangkan masyarakat maluku, karena hanya mengusahakan tanaman ubi-ubian dan sagu sebagai menu makanan pokok yang terwariskan oleh leluhur sampai kini, maka masyarakatnya akan mewariskan budaya sagu dan tanaman ubi-ubian, disamping budaya cengkeh dan pala. Kata petuah dulu, diri dan perilaku anak cucu Adam akan dipengaruhi oleh makanannaya. Mengenai budaya sagu __istilah budaya sagu, budaya padi dan budaya cengkeh-pala serta ubi-ubian sengaja penulis catut untuk membantu dalam menelaah meski terkesan simplistik__ di masayarakat Maluku, sangat terkait dengan budaya ubi-ubian dan budaya cengkeh-pala. Masyarakat menanam sagu yang masa kematangan berproduksinya menunggu waktu berpuluh tahun serta sifat reproduksi tanaman sagu yang vegetatif itu membentuk pola sikap masyarakat yang kurang aktif, karena menunggu dalam waktu yang sangat lama untuk panen __namun hampir setiap bulan ada yang dipanen, karena banyak sekali tanaman sagu yang telah masuk masa panen, pula karena regenerasinya secara vegetatif sangat banyak serta memiliki kelas umur yang kontinyu__tidak terlalu membutuhkan keuletan yang ekstra layaknya petani padi. Demikian juga dengan tanaman ubi-ubian yang meski membutuhkan pemeliharaan yang baik, namun tidak segencar pola pertanian sawah. Lahan bercocok tanam ubi-ubian pun tidak menetap selamanya untuk digarap seperti lahan sawah yang sampai berabad-abad pun masih ditanami padi. Ketidakberlanjutan dan ketidaklamaannya pola bercocok tanam di maluku dinilah rupa-rupanya yang turut membentuk karakteristik perilaku masyarakatnya, minimal dalam hal keuletan, kesabaran dan konsistensi ketabahan bertarung dengan dunia kehidupan. Dengan tidak mengurangi nilai konsistensi life fighting dari masyarakat Maluku, kita dapat melihat bahwa ternyata masyarakat maluku masih jauh semangat kerja keras serta keuletan dan kesabarannya bila dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki pola budaya padi. Inilah yang penulis maksudkan, meski dengan sedikit berspekulasi, bahwa ciri ' kemalasan' yang dilekatkan pada pemuda Maluku bersinggungan dengan karakteristik lingkungan alamiahnya. Namun, menurut hemat penulis, hal itu berarti bukan secara inheren sifat kemalasan itu secara natural telah terwariskan dan taken for granted semenjak lahir, namun lebih disebabkan oleh konstruksi lingkungan. Seandainya saja sejak dahul di Maluku ada sawah, mungkin saja perilaku kemalasan itu tidak menjadi 'identitas' yang parokialistik. Parokialistik dalam arti bahwa defenisi sifat kemalasan yang dipandang dan didefenisikan oleh pengamat luar atau orang dalam dengan membuat perbandingan budaya maluku dengan pembanding lain yang memiliki karakter budaya yang berbeda.

Yang kedua adalah faktor sosial dan kesejarahan. Masyarakat Maluku ... (bersambung)

Tulisan di atas hanya mengulas secara sepintas berupa deskripsi imajinatik sederhana sebagai gambaran wawasan dan pengalaman sebagai pemuda yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah kultur asli Maluku, tanpa merujuk secara langsung atas bahan-bahan telaah sejarah 'standar' ilmiah(literatur maluku).

Baca Selengkapnya...

Sekolah dan Tirani Zaman

Sekolah-sekolah konvensional alias sekolah-sekolah tempat kita meniti karir pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, memang memberikan ruang belajar yang sangat banyak. Namun model pendidikan seperti ini tidak memberikan segalanya, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan yang ‘mencerahkan’ dan ‘membebaskan’. Mencerahkan dan membebaskan dalam arti bahwa model pendidikan atempat kita menyinggahkan tiga masa eksistensi kita, mulai dari masa kanak-kanak, masa remaja dan kemudian dewasa, tak memberikan secara tuntas pengetahuan mengenai hakikat diri sebagai manusia, posisinya di hadapn alam semesta, di tengah masyarakat dan di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Memang pengetahuan mengenai ini sudah diperoleh, namun tidak egitu kuat.

Pengetahuan mengenai entitas-entitas eksistensial atau wujud-wjud itu diajarkan, namun bukan menjadikan pelajar sebagai manusia yang bakal menuju jati diri paripurna, akan tetapi hanya berupa transfer pengetahuan dua arah yang serba procedural. Kurikulum belajar mengajar berlaku di lembaga pendidikan sesuai dengan konstruksi kuasa dan kepentingan pihak penguasa (Michel Foucoult), dalam hal ini pihak Departemen Pendidikan Nasional seagai yang lebih berkompeten

Pemerintah membutuhkan kerjasama dengan investor, baik local maupun asing untk pembiayaan pembangunan. Olehnya itu mau tidak mau, pemerintah harus menjalin kerjasama itu, dengan apa pun prinsip kerjasamanya. Suntikan dana pun mengalir dari lembaga-lembaga donor internasional, misla IMF, ADB, Paris Club dan lain-lain, mana hubungan tersebut tidaklah bebas kepentingan dan intervensi. Pemerintah kita mendapatkan dana meski dalam bentuk utang. Sebelumnya memang pemerintah telah mewarisi beban peninggalan zaman Orde Baru (ORBA) untuk segunung utang luar negeri. Dampaknya, mereka memikul beban laten utang lama, pada saat yang sama membuat utang baru.

Satu kesalahan besar yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari Habibie, Gus Dur, Megawati dan saat ini (SBY) adalah ketika mereka semua gagal mengadili para koruptor besar serta menyita harta Negara yang raib itu, demi kenaikan kesejahteraan rakyat ataukah pembayaran utang luar negeri. Keterpurukan yang dialami oleh bangsa kita dalam bidang ekonomi membawa dampak banyak hal, salah satunya terjadi degradasi harga diri bangsa di mata kawan-kawan bangsa lain di dunia. Memang korupsi telah membutakan hati nurani sebagian para pemimpin bangsa bahkan telah menjadi virus yang membudaya di tengah perilaku warga negara.

Kembali ke masalah pendidikan kita. Akibat dari kebijakan pemerintah yang telah bekerja sama dengan pihak pemilik privilege dalam transformasi besar ekonomi global, yakni korporasi-koreporasi besar lintas Negara (Transntional Corporation/ Multinational Corporation) serta badan-badan donor yang semuanya berafilisai kepada agenda globalisasi perdagangan dan ekonomi yang meniscayakan lieralisasi secara massif di segala sector kehidupan (neoliberalisme), makasetali tiga uang kebijakan politik level elite tersebut pasti aan merambah secara pervasive banyak sektor kehidupan masyarakat, termasuk sector pendidikan. Makanya pemerintah harus menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kepentingan masa depan dunia baru, pasar bebas. Artinya, pemerintah akan mendidik anak-anak bangsanya menjadi bidak-bidak lapangan yang siap lebur dalam dunia pasar global yang serba terbuka, mondial dan bebas berdasarkan nilai-nilai hidup (ideology) kapitalisme. Dalam pasar bebas dunia ini, yang menjadi titik tekan adalah kebebasan memproduksi dan kebebasan persaingan perebutan pasar. Sesuai dengan sifat kapitalisme yang meniscayakan merkantilisme sebagai orde puncak, pasar bebas yang didorong para agen kapitalis dunia itu akan menjadikan lulusan-lulusan sekolah sebagai tenaga teknis atau sebagai pekerja-pekerja terampil sesuai dengan kualifikasinya. Dunia kerja telah disiapkan oleh agen-agen pemilik modal besar. Sekolah akan menyuplai tenaga kerja. Berarti hanya sekolah yang mengajarkan keterampilan sesuai keuthan pasar kerja (industri) saja yang bias dipakai. Bagi yang di luar kualifikasi it, cari sendiri tempat kerja lain. Interaksi dalam level global antara sekolah dngan pihak pemodal inilah yang kemudian membawa efek reduksi besar-besaran terhadap hakikat sekolah sebagai dunia pendidikan secara manusiawi. Partnership antara sekolah dengan pemilik modal ini menjadi hubungan yang tidak seimbang, menciptakan ketergantungan yang sungguh parah. Seolah-olah tak ada lagi alternative lain sebagai dunia kerja tanpa keluar dari logika pasar erja yang hegemonic ini. Ia menjadi taken for granted. Ada adagium popular di masyarakat kita, rupanya menjadi tren abadi yang melekat secara apriori, dalam rupa penganggap-remehan seseorang lulusan sekolah, lantaran belum memperoleh pekerjaan berdasarkan rujukan ‘baku’ dan ‘standar’ mereka.

Kapitalisme menawarkan, bahkan memaksakan kepentingannya melalui injeksi ideologis (kesadaran palsu) ke tengah masyarakat yang ter-massakan (Baudrillard). Ia menginvasi kesadaran secara filosofis, nalar instrumental yang ameniscayakan saintisasai dan teknologisasi kehidupan demi mengukuhkan kekuasaannya. Interaksi apapun yang dilakukan dalam spectrum variasi yang beragam baiasaya tidak steril dari bias kepentingannya yang merupakan fungsi ekspansif ideology keserakahan kapitalisme. Perkembangan ilmu dan teknologi sebagai hasil pergulatan sekolah pun kemudian mengarah kepada saintisme yang secara hegemoni memberi defenisi baku verifikasi keilmiahan serta memandang skeptis metode ilmiah alternative di luar stardar (metode ilmiah) tersebut. Arogansi inilah yang rupanya telah menggiring kepada penggunaan teknologi yang bebas nilai. Eliminasinya aspek nilai (moralitas, etika) inilah menyebabkan peradaban Barat menjulang tinggi dengan penh gemerlap dan kecanggihannya, namun sangat liar. Moralitas yang memang secara histories telah menjadi momok bagi spirit kebebasan (liberte) semenjak terkungkung dalam masa the Dark Age yang jumud. Pertadaban Barat sebagai produk sekolah dan muara dari arus besar Renaissance dan Aufklarung yang mendewakan rasionalitas, yang kemudian dalam perkembangannya mengarah kepada tren rasionalitas instrumental yang reduksionis dan hampa spiritualitas seperti tercetaknya manusia-manusia mesin (Herbert Marcuse).

Sekolah adalh tempat dimana kita belajar banyak hal. Sekolah biasanya tergantung kepada metode yang dipakai. Metode konvensional yang berorientasi pasar kerja, memang di satu sisi sangat baik untuk pelajarnya sebagai bekal keterampilan mendapatkan pekerjaan yang implikasina positif bagi kesejahtraan keluarga, namun kalkulasi globalnya adalah sangat merugikan secara sistematis bagi kita sebagai bangsa yang elum mapan dalam hal ekonomi, sebaliknya sangat menguntungkan pihak pemilik modal. Kondisi ini memang disadar sangat dilematis untuk tingkatan mikro atau pribadi sebagai manusia yang sedang bersekolah. Namun ini adalah kenyataan. Kenyataan yang timpang secara makro dan sistematis. Olehnya itu pemerintah haruslah mengambil tindakan yang berani demi melawan agenda-agenda kapitalisme ini. Agenda ini telah nyata sangat destruktif dan olehnya iu mnejadi biang ketidakadilan secara global, termasuk bagi Negara kita.

Karena sekolah yang berwatak pasar demikian, maka alternatifnya adalah tidak berhenti belajar di bawah kurikulum yang berorientasi pasar tersebut. Karena kalau hanya demikian, maka kita akan terjebak di tengah agenda kapitalime global yang tengah menyeret dunia sekolah kita ke sana, yang mengarah kepada program-program liberalisasi yang memiskinkan dan mnciptakan pengutang-pengutang abadi berserakan di muka bumi dalam tampang lusuh Negara-negara miskin dan berkembang. Sekolah haruslah yang tidak menggiring kepada ketidak adilan global. Sekolah haruslah menjadi salah satu benteng masyarakat dalam hal moralitas intelektual. Sekolah harus menjadi tempat belajar melawan ketidakadilan. Sekolah harus dapat mengemansipasi kondisi social yang muram. Sekolah haruslah menjadi tempat berbicara dengan hati nurani untuk berteriak dan siap menjadi martir atas sebuah cita-cita besar tetang kebenaran dan keadilan. Sekolah tidak boleh menjadi tempat mengajarkan sifat-sifat pengecut kepada anak bangsa di saat di depan mata terdapat tirani social. Marilah bersekolah di mana saja dan kapan saja, sebelum malaikat maut menghampiri kita. Selamat belajar.

Tamalanrea, 6 November 2007

Baca Selengkapnya...

Ceracau Pemimpin

Ada pernyataan yang terkenal mengenai manusia besar yang namanya selalu diucap bibir anak-anak zaman. Yakni sejarah adalah kisah para hero atau kisah para raja dengan dinasti atau kerajaannya. Walaupun pernyataan ini tidak semua orang menyetujuinya, namun dalam batas tertentu ada abenarnya dalam fakta atau lukisan sejarah. Cobalah tengok legenda kemasyhuran Alexander The Great yang memimpin sepertiga belahan dunia beserta kekayaan peradabannya dengan strategi ekspansi yang mencengangkan, pun dalam waktu yang relative masih muda. Tinta sejarah kemudian dibasahkan untuk menorehkan ketokohan Alexander beserta segenap karir kekuasaannya, seolah-olah imperium yang dibangun tersebut adalah manifestasi imajinasi serta representasi dari namanya. Alexander The Great adalah symbol dari sebuah imperium besar yang takluk di bawahnya, yang terbentang dari perairan Aegea di Yunani hingga semenanjung Afrika bagian utara di selatan serta babilonia dan India di timur. Sejarah imperiumnya adalah biografi kepemimpinannya. Hal yang sama dapat terjadi pada tokoh-tokoh dunia yang lain. Misalnya Soekarno, Hatta, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, sampai Che Guevara dan Malcolm X. Mereka terlibat dalam dinamika sejarah, berani mengambil risiko dan bergulat memperjuangkan cita-cita untuk mengubah realitas sejarah kala itu.

Kedirian yang unik, dalam artian bersedia mengambil penyikapan alternative dan menyimpang dari kelaziman zaman demi tujuan hidup yang lebih baik itulah yang membuat mereka tidak rela dilupakan oleh sejarah. Sejarah menyukai tipikal manusia yang unik. Karena tipikal unik berbeda dari yang umum, memiliki identitas dan peran yang menggambarkan rasa kemanusiaan yang betul-betul baru. Keunikan pada saat keberanian menentang realitas tiranik, menolak takluk untuk menjilati kaki-kaki pemilik privilege yang pro status quo. Keunikan memiliki citra yang menarik. Ia akan dituturkan oleh penyuka bahasa lisan dengan pengkhidmatan yang proporsional dan kadang meresonansikan kerjapan sosok mitologis. Namun ia akan ditorehkan dengan tinta sejrah, agar kelak dapat diingat, bukan untuk disembah, namun sebagai tugu peringatan, bahwa spirit perjuangannya haruslah terus dinyalakan.

Banyak sekali manusia ‘besar’ di sepanjang usia bumi yang sempat dihuni manusia. Mereka menjadi terkenal karena integritas pribadinya dalam konsistensi memperjuangkan berubahnya das sein menuju das sollen dengan segenap kekuatan manusiawinya. Mereka berupaya memutar roda-roda kehidupan sebagaimana layaknya menuju keserasian hidup. Harapannya besar sebesar wawasan berpikirnya. Daya berpikirnya yang mendapat pencerahan mengenai hakikat kemanusiaan dan kehidupan, akan terdorong untuk membumikan ide-ide besar yang revolusioner. Pikiran-pikiran besar yang berhasil terartikulasikan dalam realitas kehidupan dan membawa perubahan yang besar menuju kebaikan kemanusiaan, selalu dicatat sebagai amal kebaikan dan orang akan selalu mengenangnya sebagai tokoh yang beramal saleh. Tindakan yang revolusioner haruslah berdasar kepada kemaslahatan kemanusiaan serta dalam bingkai kepasrahan total kepada Sang Pemilik alam semesta ini, sehingga nantinya sebuah revolusi atau perubahan-perubahan social tertentu tidak kembali melahirkan tirani social yang baru.

Baca Selengkapnya...

Pelacuran Politik

Pelacuran secara generik memiliki konotasi negatif, bahkan bisa membuat kerut dahi dan dalam batas tertentu mendebarkan bongsoran dada dengan kejut freudian. Pelakunya secara otomatis, bagi masyarakat yang menjunjung teguh etika kehidupan yang beradab, akan menjadi mangsa pendefenisian maknawi sebagai pelaku lacur dan tak berbudaya luhur. Ia dicap negatif seperti muatan inheren kata pelacur itu sendiri. Pelacuran didefenisikan sebagai salah satu dosa besar, karena pertimbangan ideologis an sich, ataupun berdasarkan konklusi kesadaran yang lebih holistik, entah jejaring efek secara biologis, psikologis, ekonomis, sosial, budaya, dan lain-lain. Pelacuran adalah noda dan virus sekaligus yang sangat berbahaya dalam banyak entri kausalitasnya. Namun dalam nyatanya, pelacuran adalah fenomena kemanusiaan yang laten dan imanen. Bak rumput teki di tanah lapang, meski sudah dikeringkan dengan jilatan api, masih tetap mengerubuti permukaan tanah kembali ketika kesempatan yang baik datang dari limpahan derai kasih sayang awan hitam yang menggumpal di lapik terawangan nun putih. Ia menjadi problema kemanusiaan yang berkisruh dengan sisi humanitas yang konservatif. Ia adalah tabu. Pelacuran bisa memiliki banyak sebab. Namun kebanyakan adalah modus ekonomi yang membuat pelacuran berjingkrak dalam luapan metamorfosis bisnis gila-gilaan. Ia bersedia menghantam tembok moral masyarakat, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun dengan cara yang vulgar namun bersembunyi di balik penyamaran dengan manipulasi prosedural.

Pelacuran sebagaiman di atas adalah pelacuran dalam bingkai seksualitas, atau dalam arti harfiah dan generiknya. Fenomena yang menyelubunginya sangat kompleks, namun senantiasa berkutat pada interes erotisme tubuh (masokisme, narsisme,) dan interes komersialisasi tubuh. Hal ini memiliki paralelitas dengan fenomena yang menyelimuti praktik perpolitikan yang bermesum di hadapan kita. Dunia praktik politik atau politik praktis adalah eksperimentasi yang menampak secara empirik di medan hitam putih percaturan kelompok-kelompok masyarakat. Dunia politik praktis adalah pengejawantahan bagaimana bidak-bidak catur melangkah. Selalu ada lawan yang teridentifikasi sebagai pemeran antagonis. Ada struktur yang hirarkis, lengkap dengan pemain dan sesepuhnya.

Secuil gambaran menarik yang bisa dikomparasikan dengan fenomena pelacuran politik ini adalah kisah Memoirs of Geisha yang ditulis oleh Arthur Golden. Memang ada yang menyimpulkan bahwa geisha bukanlah pelacur sebagaimana pelacur yang biasanya, namun gambaran aktivitas sang geisha dengan segala kedok tradisinya, bagi penulis adalah hanya persoalan perbedaan dalam taraf terminologi dan perspektif. Secara substansial tiada berbeda, meskipun ada perbedaan status elitisme diantara tokiya (semacam puri). Nah, seperti yang diceritakan dalam kisah para geisha itu, di sana terdapat para geisha, tentu geisha starter dan geisha magang, sebagai pion-pion yang posisi dan perannya sangat utama, di samping pemilik tokiya dan seluruh jajaran tenaga teknis yang mengurusi segala keperluan geisha, mulai dari merias wajah dengan bedak yang super tebal, menata ramput yang super rumit, mengikat obi (ikat pinggang yang lebar), soal koleksi kimono yang banyak, sampai dengan mengajarkan keterampilan memainkan shamisen dan menuangkan sake yang baik. Semua stakeholder tokiya bertanggung jawab terhadap keanggunan performa geisha yang dimilikinya. Itulah titik kunci yang menentukan survive-nya mereka. Perspektif komersil inilah yang tampaknya menonjol pada lakon tokiya.

Dalam praktik politik, di sana terdapat kata kunci yang relevan dengan kisah budaya negeri Jepang itu, yakni bagaimana mengelola permainan politik dengan segala bentuk intriknya (strategi-taktik) yang mirip dengan strategi internal tokiya dalam membesarkan geisha serta strategi eksternalnya yang menampak dalam rupa klik-klik strategis dengan pihak pengurus arbitrasi, serta teknik propagandanya terhadap tokiya-tokiya maupun geisha tandingan. Kadang dengan cara yang tidak fair pun berlaku dalam konteks perebutan konsumen tokiya. Dalam praktik politik, ada pemain-pemain politik (geisha) dan ada pemilik privilege yang pro status quo dan tiranik (pemilik tokiya). Berbagai rupa cara dibolehkan ditapaki demi pemeliharaan status quo atau dalam rangka bertarung demi membangun piramida kekuasaan yang baru. Banyak sekali jargon yang meruap merupa bait-bait indah yang menggugah hati melenturkan kesadaran dan memandulkan sikap kritis masyarakat. Rasa-rasanya anjing berganti rupa menjadi domba. Lolongan berganti kembikan, seragam militerisme dan tiranik bertukar jubah putih para bijak bestari. Itulah rupa praktik politik yang selalu saja hadir dalam siklus kebermasyarakatan kita.

Dalam jargonnya, kebaikan adalah wangi semerbak yang keluar dari bibir-bibir retorik. Idealitas menjadi titah yang menggelegarkan dinding langit rutinitas kerakyatan yang sedang runyam. Ia menggema dengan corong masjid, bel gereja, kelenteng, vihara dan simbol-simbol sakral rakyat. Begitu luar biasa. Ibarat janji itu misi antariksa, ia akan membuat bulan purnama muncul lima kali dalam sebulan. Fantastik dan munafik!!!

.

Baca Selengkapnya...