Teringat Kampung (1)

Sebuah lengkung bibir pantai berbahan utama tanah berpasir putih dengan sedikit lempung hitamnya menguarkan kilatan pantulan mentari dari pualam lesung teluknya di pagi hari sekitar jam sembilan di bulan Juni pada suatu hitungan tahun yang telah lekang dari ingatan batok kepala ini. Pantai desa tempat aku dilahirkan dan bebas dalam capaian-capaian naluri etape hijau daun pisang deret usia sebagai liturgi monumental mengangkangi satu persatu tingkatan bangku-bangku sekolah, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Pantai yang hampir setiap tahun kini telah tampak mengenaskan walau tak begitu mendapat tempat pada erangan peduli masyarakatnya. Ia saban hari berganti terus madah di bawah simbahan terik matahari timur yang membakar kulit dan mengeritingkan rambut nyong-nyong dan nona-nona di sana. Teluk kecil yang isi perutnya nyaris musnah dihardik bedebukan letupan bom ikan sebagai cara pintas mendulang untung walau sekejap akan sirna menjadi onggokan kotoran kemuning. Terumbu karang, anemon, ikan batu-batu, ikan ekan, ubur-ubur, ikan lompa dan maki dan banyak lagi komunitas pesisir teluk yang kira-kira berjarak satu jam menunggang speed boat dari ujung timur pulau ambon, kini menjadi barang langka di situ. Nyaris tak menyisakan sisa di permukaan daratan baweah teluk, tinggal asyurisiwa dan patu omin serta sahi'ir yang memencilkan diri berkubang di balik reruntuhan sarang istana anemon dan pasir putih karang.


Teluk ini dibelah oleh juluran lidah beton separuh balok-balok kayu eboni yang tertatah berderet sebagai landasan di ujung juluran itu. Ia dinamai haita namalatu. Pelabuhan namalatu dari sebuah negeri adat berpenduduk muslim dengan sistem pemerintahan istimewa, model feodal tradisional yang telah berlangsung semenjak beberapa abad lampau dalam sebuah imperium lokal. Maklum, dulu kan belum ada nasion Indonesia, yang ada hanyalah imperium ataukah kesultanan, kerajaan, kedinastian dan sebagainya yang berkecenderungan hidup komunalis daripada sosietal dan bercorak nasionalisme etnik. Negeri ini bernama Pelauw. Desa Pelauw sesuai dengan konvensi kompromistik apa yang menjadi keinginan pemerintah nasional Indonesia dalam perundang-undangan tata pemerintahan, yang menurut sebagian tahanan politik (tapol) ORBA di Pulau Buru, merupakan pengadopsian paksa oleh rezim ORBA untuk menjawanisasi, menghomogenisasi tingkah laku dan oleh karena itu seluruh perangkat budaya dan model pemerintahan negeri-negeri rakyat Indonesia. Sekarang namanya Desa Pelauw dan juga sebagai ibukota kecamatan Pulau Haruku di kabupaten maluku Tengah. Masyarakat di desa ini memiliki etos berpendidikan formal yang sangat tinggi, terlebih setelah terjadi kerusuhan berdarah pada 1999 lalu. Antusiaisme ini dibuktikan dengan sangat banyaknya pemuda lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang kemudian fluktuasinya semakin bertambah sampai kini, tak terbatas di kota Ambon saja tetapi mereka menyebar di banyak kota di Indonesia. Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Jakarta, Bandung, Papua, Ternate dan kota lainnya. Yang terbanyak sejak gelombang besar-besaran mahasiswa maluku yang eksodus dari Ambon pasca tragedi 1999 adalah di kota makassar. Di kota ini mahasiswa asal desa Pelauw rata-rata setiap tahunnya tetap bertahan dalam angka di atas lima puluh. Mungkin bisa dikata bahwa jumlah terbanyak mahasiswa dari suatu desa se-Maluku adalah dari desa ini. Terlihat para orang tua di desa ini sangat obsesif menyekolahkan anak-anaknya stinggi mungkin, tak mau ketinggalan dari yang lain. Hampir dipastikan bahwa pendidikan telah menjadi sebuah anggapan aprioriksebagai capaian prestise sosial dan kehormatan keluarga pada masyarakat ini. Orang tua akan merasa bangga pada anak-anaknya yang sukses meraih gelar sarjana. Ada adagium populer mengatakan bahwa anda akan menemukan negeri ini seperti sebuah kampung tradisional yang kelihatan lapuk dan rapuh oleh berjejer rumah-rumah penduduk yang bersahaja dari bahan rakitan pelepah gaba-gaba beratap rumbia. Tapi jangen kaget kalau anda menemukan di dalam kerapuhan kulit luar itu sebuah pigura terawat mantap menggantung di dinding yang tidak cukup mentereng pada malam harinya, sebuah pose bertoga sebagai kebangaan keluarga. Ada kekuatan menyala di foto itu. Kekuatan yang setidaknya membuat rata-rata masyarakat yang tradisional menjaga adatnya dengan baik secara komunal, istilahnya maningkamu, meyakini kekuatan kepercayaan diri sehingga mimpi-mimpi buruk kisah peradaban masa lalu di bawah lipatan kolonialisme eropa bisa teratasi oleh kerendahhatian dan kebersahajaan serta perasaan persaudaraan tanpa perbedaan orientasi materi. Bisa terbaca dengan jelas motif di balik pigura berkaca pada masing-masing gubuk gaba-gaba di sana. Bahwa martabat kemanusiaan dalam batas tertentu harus diditegakkan lewat kerja keras dan menelusuri kanal-kanal ilmiah sebagai jalan terbaik. Masyarakat telah sejak kakek nenek leluhur telah memilin urat-urat kusut berkejangan dalam setiap epos hidup mereka sebagai pelakon hidup yang berniscaya bergulat dalam tirani sejarah dan tangan besi alam. Sejarah telah membentuk otot-otot mereka dan memberikan resume simultante yang tepat dari hasil pergulatn dan pasang surut berkencan dengan kehidupan. Itulah keputusan mereka. Itulah nilai spirit yang dipelihara sebagai etos hidup. ia adalah tekad. Tekad untuk cita-cita bagi gemeletukan gerigi rasa yang mengondensasi pada hasrat menegakkan karsa. Capaian tinggi menjadi manusia pembelajar. Tapi sayangnya menjadi ironi oleh karena capaiannya tidak banyak yang menjadi pembelajar holistik. Hanya intelektual akademik an sich. Tak lengkap. Sudah banyak sarjana namun sangat sedikit yang menjadi intelektual organik seperti dikatakan Antonio Gramsci.

Baca Selengkapnya...

igauan masa

Lipatan-lipatan sketsa masa yang kuremukkan satu-satu dalam komat-kamit memamah dalam-dalam sebagai yang mentradisi bagi tuntutan aktualita dari pencarian ataukah penelusuran kotak identiitas kemenjadian yang berseronok dekilan rupa tabu dan angkara noktah superego yang melumat dalam dengkuran tiranik, serasa mendulang jarak yang membuana saja kala aku memicing satu-satu helaian sketsa masa yang telah lewat, terbujur jauh sebagai lukisan sejarah yang memitos di geludukan apriori dan imaji ala tutorolog dan khaldunian ataukah notosusantian. Sejarah bagiku meluber jauh dari dekapan keringat Hegel yang menguap meninggalkan kisah arung-arung tak bertulang. Haru mengangker ...

Baca Selengkapnya...

Pak Harto dan Pulau Buru

Saat mendengar kabar mangkatnya almarhum Pak Harto lewat RRI saat itu, naluri historisku langsung menyangkutpautkannya dengan bahan bacaan pada saat itu. Aku tidak terlalu bersimpati. Maklumlah saat itu, ketika aku menyetel frekuensi RRI di radio yang kugantung di dinding kamarku sekedar mencari-cari lintasan warta radio, kebetulan baru saja lewat dua jam dari hembusan nafas mantan Jenderal Besar Penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu, saat itu aku sedang serius dalam melafal bait-bait buku karangan pak Hersri Setiawan. Apa lagi kalau bukan Memoar Pulau Buru. Buku yang berisi catatan-catatan pengalaman Pak Hersri semasa menjadi tahanan politik (tapol) Pemerintahan Jenderal Besar soeharto dengan ideologi Pancasila itu. Pak Hersri ditahan sebagai tapol eks G30S/PKI 1965 dan dipenjarakan di RTC (Rumah Tahanan Civil) Salemba dan RTC Tangerang sebelum diperbudakkan di Pulau Buru, sebuah pulau yang kini telah bernama Kabupaten Buru di Provinsi Maluku. Kembali ke Pak Harto. Sore itu komat-kamit reporter RRI mengerubingi gendang telingaku dengan berderet prestasi sang almarhum, terus dan seperti tanpa diimbangi dengan jejak prestasi buruknya. Saat kepalaku masih segar dalam petualangan berempati atas nasib ribuan tapol yang digerayangi tanpa ampun seluruh hak kemanusiaannya, saat itu aku diajak berempati terhadap sang jenderal.


Selama masa kediktatoran militeristik kapitalistik pasca kepemimpinan NASAKOM-nya Bung Karno, Indonesia jatuh ditalang limbah kemelaratan, tangis kepiluan dan sayatan sadis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas rakyat-rakyat penghuni gugusan pulau berkekayaan melimpah ruah. 32 tahun selama menjabat, kebijakan sang raja jawa ini sangat bertentangan dengan asas hukum tertinggi negara, UUD 1945, khususnya distribusi kesejahteraan sosial dan aspek keadilan sosial (pasal 33 UUD 1945). Kekayaan bangsa dilego pengelolaannya kepada pihak asing. Puluhan perusahan multinasional eksprorasi dan eksploitasi minyak dan gas alam dan mineral berharga lainnya, seperti Shell, Exxon Mobile, Freeport, British Petroleum, Newmont dan lain-lain diberi kemudahan mengeruk lahan ekonomis milik hajat hidup bangsa. Tercatat lebih dari 90% kepemilikan saham atas nama Freeport untuk penambangan mineral berharga di Papua barat. Sementara pemerintah kita hanya berhak atas setoran royalti yang sangat sedikit serta dari hasil investasi saham yang hanya sekitar 9% itu. Terlampau kecil untuk ukuran lahan eksplorasi tambang sekaya Papua. Ini tidak adil dan betul-betul membuktikan ciutnya nyali pemerintah kita, terutama bapak pembangunan itu di hadapan Amerika Serikat sebagai negara tempat bigboss Freeport bersarang di New Orleans. Gila. Kegilaan ini ditambah lagi dengan pengecutnya pemerintahan SBY-JK yang memberikan (gratis) eksplorasi ladang gas alam di blok Natuna kepada Exxon Mobile, dimana pada Desember 2006, ketika George Bush(hett) mau berkunjung ke istana Bogor, sehari sebelum itu SBY sebagai 'anak manis' terbang tergopoh-gopoh ke Natuna untuk mempertegas kontrak gratis pengelolaan blok kekayaan pasal 33 UUD 1945 kepada pihak Exxon Mobile. Alhasil, posisi saham pemerintah di sana hanya nol persen, artinya 100% hasil eksplorasi gas alam yang melimpah itu seluruhnya terhisap percuma bagi kaum TNCs kapitalis asing Amerika Serikat, sedangkan bangsa ini hanya kebagian limbah saja. Sekali lagi, GILA...!!! Ini belum terhitung kebobrokan pemerintah saat Exxon Mobile mengeliminir posisi Pertamina dalam mengeksplorasi ladang minyak di blok Cepu, dekat Blora (Jawa Tengah) dan Bojonegoro (Jawa Timur). Dengan dalih inefisiensi manajemen internal, Pertamina tidak diperbolehkan mengebor minyak, namun Exxon Mobil-lah yang harus diistimewakan. Akhirnya konspirasi minyak ini ujung-ujungnya adalah privatisasi, liberalisasi menuju agenda globalisasi neoliberal menjiplak anjing-anjing WTO, IMF, World Bank dan USA dan kawan-kawannya. Negeri ini telah digadaikan oleh pemimpin-pemimpinnya yang ternyata mereka adalah komprador modal alias cecunguk Amerika Serikat. Pecundang dan pengecut sekalian. Melawan Amerika Serikat saja takut. Ketakutan pemerintahan SBY-JK terhadap penguasa negeri Paman Sam itu terlihat saat George Bush(het) mampir sebentar di Bogor. Betapa sibuknya pemerintah sampai menyiapkan hellipad dan pembenahan istana yang biayanya miliaran rupiah. Tak pernah dalam sejarah kepemimpinan bangsa ini yang bermental budak seperti kali ini. Sangat memalukan. Kita sebagai kaum muda harus marah, oleh karena presiden adalah jabatan simbolik politis dari nation kita. Perilakunya adalah representasi kita semua. Sikap blo'onnya akan memalukan kita semua. Harga diri bangsa kita tercederai di tangan seorang presiden yang bermental cecunguk. Cecunguk itu istilah para tapol Buru di tahun 70-an bagi mereka yang suka menjilat penguasa.

Kemelaratan secara meluas di negeri ini haruslah dipungkasi sesegera oleh putra bangsa sendiri dengan jalan mengambil kembali (nasionalisasi) hak milik, hak kelola dan hak distribusi profit atas seluruh industri mineral (minyak, gas alam, tembaga, nikel dll), kehutanan dan indutri eksplorasi sumberdaya alam lainnya yang tersebar 'liar' di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah harus bercermin kepada Evo Morales yang ketika terpilih menjadi presiden Bolivia pada 2006 lalu, kurang dari sembilan bulan telah terjadi perubahan-perubahan cukup besar yang signifikan bagi transformasi kesejahteraan yang timpang dalam waktu lama serta distribusi keadilan bagi rakyat Bolivia yang mayoritas suku asli Indian. Selang beberapa pekan setelah Morales dilantik, presiden yang semasa mudanya sampai detik-detik mau dilantik itu adalah seorang aktivis sosial pembela hak-hak petani koka yang menjadi tanaman tradisional sejak dahulu nenek moyang bangsa Indian, jauh sebelum kedatangan kolonialis Spanyol pada abd ke-16, seluruh industri tambang yang mengeklsplorasi mineral-mineral berharga di negeri yang masuk kategori termiskin di Amerika Latin itu langsung dinasionalisasikan dengan tegas dan memberikan ancaman pengusiran kepada kapitalis-kapitalis asing itu apabila menolak. Sukses Morales mengambil alih industri tambang milik Bolivia itu dan ditambah dengan kebijakan-kebijakan populis lainnya seperti alokasi setengah gaji presiden untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang diikuti oleh para menteri kabinet dan anggota parlemen serta Land Reform, membawa Bolivia ke tampuk perbaikan nasib rakyat. Morales tidak sekedar berretorika. Dia berpihak langsung kepada rakyatnya yang telah lama dirundung penghisapan perusahan-perusahan transnasional dan akumulasi lahan pertanian di tangan beberapa elite penguasa dan kelas kapitalis. Moralis tak tanggung-tanggung menantang Amerika Serikat dengan penguatan politik berintegrasi memperkuat blok perlawanan bersama beberapa negara sosialis di Amerika Latin. Sikap Morales ini sangat terbalik dengan presiden kita yang masih saja takut kepada Amerika Serikat padahal seorang jenderal tentara. Parlemen Bolivia 180 derajat di atas parlemen kita yang beberapa waktu lalu meminta kenaikan tunjangan kinerja Rp. 10 juta di saat harga BBM melambung tinggi di tahun 2005.

Kembali ke pak Harto dan Pulau Buru. Oleh karena prioritas kestabilan politik dan keamanan, maka seperti diulas oleh DR. Asvi Marwan Adam bahwa tapol yang mendapat giliran Pulau Buru adalah tapol tipe B, dimana tipe ini dibelenggu tanpa pengadilan, karena asumsi penguasa ORBA yang ketika itu kendali urusan proyek Pancasilaisasi pulau Buru diserahkan atas kendali Jaksa Agung saat itu, tapol-tapol tipe B adalah mereka yang bukan gembong utama dan pokoknya yang terindikasi Gestapu, Gestok atau PKI. Mereka tidak diadili, namun akan direhabilitasi menjadi insan-insan Pancasilais. Pulau Buru tempatnya. Tapol tipe A dihukum mati, seperti DN. Aidit, Njoto dan lain-lain. Dengan mem-Burukan ribuan tapol 'merah', potensi instabilitas dalam negeri dapat dikikis, prasyarat masuknya investasi asing untuk proyek besar pembangunanisasi dan jawanisasi ala burung garuda. Era 1970-an adalah etape penancapan pondasi pembangunan dengan agenda periodik REPELITA yang diusung di bawah platform trilogi pembangunan. Kebijakan pembangunan ala Soeharto membuka keran investasi asing besar-besaran dengan mengintegrasikan dengan desain paradigma modal. Akhirnya selama Repelita itu banyak dana dikucurkan sebagai bantuan pembangunan yang kemudian hanya menjadi objek korupsi penguasa, keluarga, kroni, konco dan coro-cecunguk ORBA. Trickle Down Effect sebagai strategi pembangunan ternyata gagal memulihkan kemsikinan jutaan rakya. Lebih banyak dari kebijakan pemerintah adalah mengikuti logika pasar bebas dengan salah satunya meratifikasi konsensus Washington pada 1980 tentang liberalisasi keuangan, perdagangan, deregulasi perdagangan dan impor dan lain-lain. Ada segelintir elite di negeri ini yang kekayaannya menggunung, sementara jutaan rakyat tertindih beban kemiskinan. Banyak problem menimpa rakyat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, sekolah mahal, biaya berobat mahal, harga BBM mahal, kegagalan panen, efek negatif pupuk, insektisida dan herbisida sintesisi, degradasi ekologis akibat efek global warming , illegal logging, kekeringan, banjir, busung lapar, keracunan limbah pabrik, tergusur akibat pembangunan mall, properti kaum pemodal dan berjuta masalah lainnya. Ini semua adalah tetesan emisi kebijakan jahiliyah dari pemerintah negeri ini yang tidak memihak kepada rakyatnya. Kembali lagi ke Pulau Buru. Ribuan tapol dikangkangi dimensi kemanusiaannya pada dekade 1970-an. Mereka diposisikan bukan sebagai manusia, namun sebagai masing-masing nomor kode yang tercetak di baju dan celana. Waktu berlalu sambil bersaksi atas tontonan perbudakan yang menyata. Akhirnya atas desakan internasional (menurut Asvi M) dan pergeseran konstelasi politik nasional saat itu, tapol-tapol ini dipulaujawakan pada penghujung 1970-an namun dengan luka yang teramat dalam. Mereka masih mendapat stigma eks-PKI. KTP mereka ada kode ET (eks tapol). Haru biru dan sadisme tak terperi yang dialami ribuan tapol rakyat Indonesia yang sempat dulu berafiliasi kepada salah satu partai politik yang sah, PKI, kini berlalu menyisakan kisah duka yang sungguh ironi dengan visi kemanusiaan pembukaan UUD 1945. Ratusan tapol telah tekubur di pulau itu sebagai korban penganiayaan dan pembunuhan yang direstui penguasa. Pada akhirnya jualah sejarah akan selalu menyulam kanvasnya dengan darah para martir dan syuhada. Hormatku buat segenap kerabat tapol yang berduka di tepian sejarah.

Baca Selengkapnya...

Beginilah Pilihan

Aku selalu bingung. Bingung kalau ingatanku menoleh lagi. menengok arsip perkaderanku di HMI (MPO). Selama ini aku mencari wadah pelarian. Mencari penyambung aspirasi dan nalar berorganisasi. Mencari kesibukan lain. Asal jangan urusan hijau hitam. Aku kadang merasa bersalah. Sering pula jengkel. Bersalah dan jengkel berganti-ganti. Tergantung mood dan cuaca apa di tamalanrea. Tahun lalu aku dipecat di HMI. Yaa dipecat bukan lantaran tindak kriminal. Bukan karena aku menjual HMI untuk proyek. Bukan pula karena aku merampok kekayaan harta HMI di tangan bendahara. sekali lagi bukan karena aku korupsi. aku dipecat dengan dalih yang lucu dan tolol. Aku dipecat dengan argumen yang bagiku contradictio in terminus. Aku dipecat pada Februari 2007.


Mula-mula aku tidak begitu terbebani dengan masalah ini. Tidak terbebani lantaran pada saat itu aku ikuti langkah kawan-kawan se-gerbongku. Langkah yang bagiku pula terlalu naif karena menolak melakukan banding sebagaimana mekanisme dalam konstitusi Kongres Palu. Saat itu aku ikut termakan euforia yang nantinya kebablasan juga di bilik tahun berikutnya. Aku betul-betul bingung. Batinku komat-kamit ingin meludahi dua carik kertas SK pemecatan itu. SK pemecatan yang argumennya teramat lemah. Kentara sekali aura pertarungan dan intervensi kepentingannya. Ibarat skenario drama, bagiku keputusan pemecatan itu sudah di tangan tinggal dicari alasan-alasan dan rasionalisasi ini itu sampai dengan Tim Investigasi (seperti kriminal di TV). namun itu hanya untuk menjadi bahan penguat keputusan yang sudah dipatok itu. sebenarnya waktu itu mau kuajukan surat bandingku ke sana (sekrettariat tempat SK itu keluar). Tapi lagi-lagi aku termakan euforia kawan-kawan yang salah perhitungan menolak banding .Akhirnya memang betul, yang namanya hitam di atas putih harus di-counter pula dengan hal serupa, bukan dengan cara verbal. Akhirnya setahun telah berlalu.


Aku masih bersikukuh akan kelemahan SK itu. Tapi apa daya SK itu masih tetap berlaku kekuatan hukumnya. Masih legitimate atas status keanggotaanku yang dicabut. Satu-satunya cara untuk kembali menjadi anggota HMI sesuai konstitusi adalah ikut BasicTraining ulang. kembali mulai dari nol setelah empat tahun menjadi kader. aku yakin SK itu sangat lemah, namun rupanya dugaanku terbukti. Karena wacana sengketa kepentingan membuntuti tragedi pemecatan 13 kader aktif termasuk.aku. kupikir dipertimbangkan untuk didaftarkan ke MURI sebagai prestasi memecat kader. Tepuk sorai dan gegap gembira harus mengiringi totolan stempel pengesahan pemecatan itu. Pemecatan yang tendensius tanpa teguran keras keq, tamparan awal keq, langsung saja main sikat, PECAT...!!!! aku teringat kisah kaum Yahudi dalam literatur yang pernah kujumpai. Bahwa untuk mereka, syari'at Musa as menjadi niscaya tegas, kaku dan 'sadis'. Cara bertobat saja harus bunuh diri. begitulah nasib yahudi yang sangat kaku dalam memvonis. lain Yahudi lain Kristiani. Isa as mengemban risalah kelembutan, kasih... Muhammad saw sebagai al wasath, antara keras, tegas, 'sadis' dengan kasih dan kelembutan.antara syariat Musa dan syariat Isa. batinku meledek, bukankah syariat Musa sudah kadaluarsa..? masihkah cara itu ada dan dipraktikkan di zaman postedan ini..?


Waktu terus berputar.... Kongres Palu pun telah berestafet ke Kongres Jakarta Selatan beberapa bulan lalu. tentu aku ahistoris kini dengan konstitusi baru. Namun itu tak menjadi soal. oleh karena pemecatanku menggunakan konstitusi Palu yang sebenarnya saat itu aku menjadi intens mengkajinya, terutama yang berhubungan dengan soal-soal kepemecatan, kestatusanggotaan dan pendirian sebuah cabang HMI yang baru. untuk yang terakhir inilah alasan aku dipecat. Sayang...aku dipecat lantaran mendirikan sebuah cabang baru. aku dipecat gara-gara HMI Cabang Makassar Raya dideklarasikan pada Februari tahun kemarin. mudah-mudahan ada yang membaca tulisan ini kemudian melaporkannya kepada si Mr. Pecat. Tapi masalahnya pecat itu sudah basi. orang sudah bukan anak HMI koq!!! bisakah non anggota HMI dipecat lagi..? kayak ORBA saja. lawan asas tunggal siap penyok diinjak sepatu laras atau di-PulauBurukan. mendirikan sebuah cabang HMI untuk memperluas jaringan HMI itu sendiri malah di'Boven Digoel'kan. Bingung.... Kalau begini jadinya, maka aku mendapat sebuah pelajaran nyata. Bahwa manusia, siapapun orangnya belum tentu adil dan arif bijaksana dalam sikap dan apalagi sebuah keputusan. Walau dia sendiri terlampau yakin akan keadilan dan kebijaksanaannya. Karena kuyakin bahwa pelajaran ini mengajariku satu hikmah. Bahwa keadilan dan kebijaksanaan yang dijamu kepada kita kebanyakan hanyalah imitasi. Dacing simulakrum. Biarkanlah hal ini menjadi guru berharga bagiku...Semoga kawan-kawanku yang masih aktif di HMI tidak dipecat lagi lantaran berbeda pendapat dengan pemegang kekuasaan. Lawan otoriterisme di mana saja...! Sappere aude...!

.

Baca Selengkapnya...