Globalisasi dan Sikap Kita

Globalisasi seperti kisah Sisipus dalam karyanya Albert Camus, seorang pemikir nihilisme dan sekaligus eksistensialis. Sisipus berusaha mendorong batu yang besar sekali dari bawah menuju puncak gunung. Berulang kali batu itu menjilati gunung menuju ke atas, selalu saja Sisipus gagal meraih puncak, karena kekuatannya tak sebanding daya berat batu itu. Akhirnya pekerjaan sebagai kutukan dewa baginya itu tak pernah tuntas (ini di luar konteks makna eksistensialismenya menurut tafsiran Camus).

Kisah sisipus di atas tidak jauh beda dengan globalisasi. Globalisasi, sederhananya adalah ketika realitas dunia sudah menjadi 'kampung global' seperti kata Marshal Mc Luhan. Tidak hanya ekonomi, bahkan globalisasi menghendaki integrasi secara global tatanan baru politik, sosial dan budaya masyarakat dunia.
Ekonomi dunia dipaksa berintegrasi kedalam agenda neoliberalisme, yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dunia, privatisasi aset-aset kekayaan negara-negara pro Neolib dan Restrukturisasi demi penyesuaian metodologis sesuai logika Neolib. Salah satu bentuk privatisasi yang dekat dengan kita adalah privatisasi pendidikan dengan diundangkannya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada 17 Desember 2008 kemarin, dimana pemberlakuan BHP mengarah pada komersialisasi dan privatisasi pendidikan sebagai satu langkah integrasi kedalam agenda neoliberalisme, AGENDA GLOBALISASI.

Demokrasi liberal sebagai payung politik agenda neoliberalisme saat ini sedang mengglobal pula. Dengan dalih utang luar negeri, kemerdekaan politik setiap negara dihantui momok politik global yang bernama demokrasi. Kita selalu ingat dengan standar ganda Amerika Serikat dan negara Barat (representasi Dewa penyelamat dunia) mengenai demokrasi dan politik (stick and carrot policy). Omong kosong bicara demokrasi untuk rakyat, globalisasi untuk rakyat, kalau negara-negara (yang diidentifikasikan) dunia ketiga masih tergantung secara ekonomi dan didikte secara politik.

Demokrasi (liberal) yang ada di negara kita pasca Reformasi '98 menghasilkan Oligarki dimana kekuasaan direpresentasikan bukan oleh kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, akan tetapi oleh perselingkuhan elite penguasa dengan pemilik modal. Demokrasi tidak untuk rakyat, kata Eko Prasetyo.

Di dalam kampung global itu, arus informasi yang kencang mengangkangi batas negara, budaya dan etnik itu menciptakan masyarakat anonim yang eksistensinya ditawan semacam candu yang bernama HIPERREALISME (lihat Jean Baudrillard). Hiperrealisme ini sedang menikam budaya kita.

Lalu sikap kita sebagai kaum cendekiawan bagaimana? Apakah dengan menggandeng prestasi tinggi lalu masalahnya selesai? Apakah kita hanya memakai Nalar instrumental-Bertujuan (lihat Jurgen Habermas) dalam memaknai realitas? Kupikir realitas tak sesederhana juntaian daun pinus.
Apalagi dunia yang tengah diendus bangkai krisis ekonomi global ini disinyalir dihegemoni oleh segelintir Transnational Corporation (TnC) dan Multinational Corporation (MnC) dan forum Ekonomi Global yang merepresentasikan hegemoni Barat sebagai 'dewa global'. Kisah mitologi sisipus di atas bisa memberikan gambaran bagaimana negara-negara 'dunia ketiga', termasuk Indonesia, tengah dikutuk oleh oleh 'dewa global' untuk memaksa diri menjilati gunung global. Dewa-dewa global itu sudah menikmati istana megahnya di puncak gunung dengan kekuatan ekonomi dan politiknya, sementara sisipus tak berdaya menggulingkan batu pondasinya ke atas. Realitas yang tidak seimbang dalam globalisasi.

Baca Selengkapnya...

Ceracau Demokrasi

Ada dua hal yang ingin saya tuliskan mengenai demokrasi. Secara umum konsep demokrasi sudah banyak yang diulas orang panjang lebar. Tulisan ini hanya sekedar ceracau. Ceracau menurut saya karena tulisan ini seperti orang sedang meracau. Jadi tulisan ini menghendaki permakluman yang banyak dari siapapun yang membacanya. Pertama, demokrasi sebagai produk kultural renaissance & revolusi prancis pd bbrapa abad lampau, adlh suatu konsep dan sistem politik yg pd masa itu posisinya sprt messiatic ideas, inspiration of freedom bagi rakyat di eropa yg pd masa itu sdang dirundung tirani feodal. kehadiran demokrasi dipercaya akan ampuh dan memang terbukti keampuhannya menggulingkan sang tiran king Louis beserta Bastille Prison-nya. So, ketika pada masa sekarang, ide, konsep dan sistem demokrasi yg berakar pada dinamika sosial politik eropa masa lalu itu kemudian ditemukan banyak aspek anomali dan kerancuannya dengan ukuran2 zaman kini, maka pertanyaan yg muncul adalah apakah adil bagi kita yg hidup di masa sekarang dengan kekompleksan konteks sosial historis, sosial politik dan sosial kebudayaan beserta dinamika peradabannya untuk menghakimi sebuah ide, konsep dan sistem politik yg pada masanya(abad ke-17M dan ke-18M)sempat menjadi ide, konsep, dan sistem messiatik (pembebasan) yg populer bagi rakyat secara umum di eropa dan kemudian di amerika saat revolusi amerika serikat di dekade kedua abad ke-18 itu?

Apakah tepat bagi kita untuk menghabisi sebuah kecanggihan (demokrasi) pada masanya dengan standar kecanggihan masa kini? Apakah tdk ada kemungkinan penafsiran ulang demi penyesuaian peri kehidupan untuk mengisi kekosongan akibat gap sejarah yg kemudian melahirkan bias euro anglo saxon dlm penguniversalan agenda demokratisasi atas para nation state yg menggandrungi demokrasi pasca perang dunia II itu?Nyatanya memang skarang ini kan telah terjadi adaptasi konsep demokrasi yg bisa disesuaikan penggunaannya, walau untuk hal ini pun masa ada saja bias anglosaxon democracy, contoh nyatanya adalah ketika indonesia selalu didikte cara memakai 'busana' demokrasi gaya koboi. padahal demokrasi secara teoritis bisa dicarikan sari interpretasinya dari langgam kultural lokal asli made in indonesia saja. namun begitulah sisi anomali demokrasi modern, arogan dan seolah2 benar.

Kedua,demokrasi secara teoritis, oleh Aristoteles dikatakan sebagai konsep politik yg amat buruk, sekelas jeleknya dengan model tirani dan oligarki. yg terbaik menurut Aritoteles adalah model politik aristokrasi, kerajaan dan polity. Pilihan Aristoteles atas model kerajaan, aristokrasi dan polity adalah sebagai hasil refleksi filosofis atas konteks sosial politik Athena masa itu yg sedang dirundung nasib sial kehancuran oleh rezim militeristik sparta pada perang panjang Pelopenosse antara Athena dan Sparta. Athena kalah dan kekalahan itu diratapi oleh Aristoteles dengan mengutuk model demokrasi sebagai yang mendasar dlm sebab-sebab keruntuhan Athena. Sebelum keruntuhan itu Athena sementara mempraktekkan model democratic langsung. Jatuhnya wibawa demokrasi pada masa itu kemudian terbalik lagi ketika demokrasi diapresiasi kembali oleh massa rakyat tertindas di eropa di bawah para punggawa intelektual seperti Jhon Lock,Rousseau, Montesquie dll. Ketika demokrasi di abad ke-20 dan 21 dijadikan 'agama' politik global oleh Amerika Serikat dan komplotan baratnya secara hegemoni dan intervensi atas negara-negara lain yang secara ekonomi sangat lemah,maka demokrasi kemudian teridentifikasi sebagai bagian dari akar penyebab ketidakadilan sistemik yg mengglobal ini. Carut-marutnya dunia akibat homogenisasi bangsa-bangsa melalui demokrasi barat menjadi alasan kuat penolakan dan perlawanan atas demokrasi. Kalau demokrasi pada abad ke 20 dan 21 menjadi bagian dari biang kerok kerusakan tatanan peri kehidupan manusia di dunia, maka hukum siklus sejarah kapitalisme sebgai saudara kandung demokrasi barat (liberal)tampaknya akan berlaku seperti ditulis oleh Ernest Mandel dan David Gordon mengenai teori longwaves dimana periodesasi pertumbuhan yang tinggi (boom) selalu diakhiri dengan krisis (burst)dan terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.Perkembangan kapitalisme selalu seiring dengan perkembangan saudara kandungnya demokrasi (liberal). Bisa juga dikatakan demokrasi (liberal) membutuhkan substrat kapitalisme untuk mengembangkan diri. Akhirnya efek destruksi itu berpeluang memunculkan antitesis sistem alternatif yang bisa menawarkan tata dunia yang lebih baik. Wacana dan perjuangan Sistem Khilafah Islam yang diusung sebagian umat Islam (HT)bisa dibaca sebagai tawaran alternatif atas kebobrokan sistem demokrasi(liberal)barat saat ini.Sebuah tawaran di antara kontestasi banyak tawaran alternatif yang sementara diperjuangkan umat manusia di muka bumi. Mulai dari sosialisme dengan berbagai versi sampai anarko sindikalisme dan anarko komunis. Apakah dengan fenomena ketidak adilan dalam sistem yang berparadigma demokrasi (liberal)barat ini kemudian menjadi pembenaran bagi penghakiman demokrasi sebagai ide, konsep dan sistem politik yang sudah pantas dikaramkan di lautan atlantik? Ataukah jangan sampai kesalahn itu terletak bukan pada tataran teoritisnya akan tetapi itu merupakan kesalahan implementasi ketika sebuah konsep yang canggih tidak siap diterima dan dipraktekkan menjadi sebuah sistem pemerintahan, kesalahan itu terletak pada belum matangnya budaya politik warga negara? Wallahu a'lam

Salam anak muda...
masukkan saja konsep Demokrasi Liberal itu ke dalam kloset

Baca Selengkapnya...

Anarko Hutan Rakyat

Terkadang orang salah mempersepsikan konsep anarkisme. terkesan chaotik,lawless etc... anarkisme sdh mnjadi mainset sebagian dari sejarah sosial d beberapa t4 d eropa n latin ameriko,dia berkembang memang berdasar lokus konteks sosial politiknya di sana. walau begitu, adopsi tdk jd soal, karena di mana2 itu adlh lumrah saja. anarkisme hijau misalnya, mirip2 dngn konsep community forestry(CF) d filipina n indonesia (but bukan a la HKm yg reduktif n pemerintah bangget itu, hehee...) CF d indonesia masih malu2 kesannya u/ diterapkan. pemerintah masih mendua. karena blundernya pada soal alas hak atas lahan (tenure compleks ). di chiapas meksiko lebih maju karena domain hutan n lahan dipagari betul dri pemerintah. di situ tak berlaku aturan pemerintah.uniknya, mereka bisa mengelolanya dng baik, kerusakan tdk bakalan krn tak ada akses korporatokrasi ke dalamnya. tak seperti di indonesia, pemodal main babat sana sini, pemerintah yg kuatkan legalitasnya, lalu rakyat pemilik negara ini tersisih, miskin2. hancurnya lagi, kelas intelektual (teknokrat, akademisi)menjadi selingkuhannya, hahahaaaaaa.....

Anarkisme pada prinsipnya adalah anti sistem, anti aturan, anti birokrasi, anti yang namanya keberadaan pemerintah. bukan berarti amburadul. Anarkisme memang begitu. Biar begitu, ada mekanisme yg dibangun sendiri secara internal untuk 'meregulasikan' solidaritas mereka atas sektor produksi ekonomi dan keegaliteran sosialnya tapi berbeda dng realitas birokratisme dan instrumentalisme yang umum. konteks kehutanan indonesia, sejarah membuktikan bahwa banyaknya regulasi dari pemerintah sejak tahun 1960-an sampai sekarang dlm bidang kehutanan selalu saja memarginalkan komunitas rakyat penghuni hutan, padahal secara hukum adat hampir setiap jengkal tanah di indonesia ini sudah terbagi habis buat rakyat.kasus Dongi2 Sulteng, kasus batas lahan Kepong Damar Lampung,Jambi, Kaltim, dll adlh bagian dari potret pemarginalan rakyat oleh pemerintah. banyaknya regulasi itu lebih kepada pelayanan yg manis kepada pihak pemodal hutan, tambang dan kebun sawit. mono interpretasi hak domain lahan menjadi sindrom akut yg diidap oleh pemerintah sejak dulu sampai sekarang.

Maka berikan saja hutan itu kepada rakyat, kepada komunitas adat biar mereka sendiri yg menentukan masa depan bumi dengn kearifan2 konteks lokalnya tanpa aturan pemerintah. sok modern-nya pemerintah dng dominasi tools, instrument n positivical methodic-nya sebenarnya yg mendesakralisasikan alam yg ujung2nya petaka yg d saat sekarang baru (seolah-olah) muncul policy, regulasi dan proyek baru untuk me-re... setelah meng.... anarkisme memberi arti bahwa komunitas adat dan rakyat yg menghuni dan memanfaatkan hutan di tanah air sebenarnya tdk membutuhkan negara ini. Tdk adanya negara, hutan dan kehidupan mereka yg harmonis dng alam tetap mesra dalam kearifan. Akan tetapi fakta memberi kita pelajaran bahwa semenjak ada negara, lembaga sosial kultural rakyat didekonstruksi menyeragam dalam monokulturisme feodal Jawa. Tanah dan hutan yg menjadi langgam hidup rakyat direbut dng power oleh negara atas nama pembangunan. so,kehadiran negara berarti ancaman bukan rahmat bagi rakyat.Karena itu, (jangan terburu-buru, hehe...) bubarkan NEGARa ...?

Baca Selengkapnya...

Kutemukan Marx di Kampung

Temaram pelita minyak tanah itu sudah lama tak kulihat menerangi malam di ruang tiga kali lima berdindingkan pelepah gaba-gaba milik nenek. Anak-anak tak lagi berdesakan melantai di rumah tetangga demi menonton Ultra Man dan Kuuga. Bayangan itu mungkin masih ada apabila dunia tak secepat ini melipat waktu. Mungkinlah bisa kulihat sketsa hidup kesederhanaan komunal itu sepuluh tahun lalu atau lebih. Sekarang semua sudah berubah. Malam tak membunuh lagi dengan gelapnya. Anak-anak tak sekompak dulu dalam keorganikan perilaku. Mereka dihimpit egoisme televisi, playstasion, handphone, style punky dan gincu sana-sini

Ada teman yang memberitahu hal yang sedang bergeser itu. Pergeseran mengenai perilaku masyarakat di kampung. Ketika cabe dan garam sudah tak seperti dulu lagi bisa kita minta dari tetangga sebelah rumah. Ketika ada orang kaya baru yang sibuk buntutnya memamerkan kekayaannya di hadapan mata, padahal ia tetangga kita yang dulu sama-sama merasakan remuk redam hidup. Ketika setiap anak negeri ini yang dikirimkan orang tuanya menimba ilmu di seberang lautan sebagai prestise keluarga, banyak dari mereka semakin keblinger dan konyol dengan kepicikan pikirannya membawa masuk anarkisme nilai tanpa ba bi bu. Dunia moral dilabrak tanpa reserve. Yang ada tinggal puing-puing nalar kampungisme menjadi sabda sakral di batok apriori.

Perkembangan transisi ekonomi-politik beberapa tahun belakangan yang sangat drastis implikasinya atas tatanan kehidupan masyarakat secara makro di tanah air, terutama setelah muncul surga-surga baru di daerah pada masa desentralisasi ini, dalam skala ril di aras masyarakat kita terjadi banyak perubahan, terlebih pada hal-hal yang sangat tampak dan dekat dengan kehidupan keseharian. Desentralisasi pemerintahan yang membawa kabar baik secara konseptual bagi distribusi kesejahteraan secara egaliter yang bisa menyentuh seluruh sektor masyarakat di daerah, di kampung-kampung , kini dalam rupa keseharian masyarakat memperlihatkan ada yang match dari geliat tersebut. Ini bukan berarti justifikasi realisasi telah betul-betul terjadi, malah bisa dipastikan hal itu dalam kenyataannya masih jauh dari yang semestinya. Yang match dalam hal ini implikasinya mempengaruhi sampai kepada roda ekonomi lokal tingkat desa untuk, entah itu adalah efek yang menggairahkan kemajuan ataupun efek yang kontraproduktif.

Kampung yang masyarakatnya sebagian besar petani cengkih, kelapa, pala, buah-buahan, sagu, kabong kasbi, kaladi, patatas dan lain-lain non padi, kini mulai mengalami pergeseran mata pencaharian karena faktor harga pasar komoditas cengkih- pala yang kurang bagus, tak sebagus sebagai tanaman primadona incaran kaum petualang laut plus penjajah Belanda dan Portugis di abad ke-15 dan 16 dulu. Harga cengkih telah jatuh. Bahkan cengkih di Maluku pun sudah harus bersaing dengan tanaman cengkih di Jawa dan Sulawesi. Selain cengkih, harga pala pun selalu berfluktuasi disamping jumlah tanaman pala tak sebanyak cengkih, walaupun tanaman cengkih yang dimiliki oleh masyarakat Pelauw pun tak sebanyak yang ada di Pulau Seram dan Pulau Buru. Sagu sebagai sumber karbohidrat dan tanaman yang menjadi lumbung pangan pokok masyarakat Maluku jaman dulu dan sebagian jaman sekarang, kini jumlahnya sudah semakin berkurang. Tanaman sagu yang dimiliki oleh masyarakat Pelauw sekarang ini sangat sedikit dibanding sagu di Seram dan tempat lainnya. Bahkan sagu selalu didatangkan dari luar Pelauw untuk kebutuhan konsumsi di Pelauw. Sedangkan dibanding sagu dengan nasi, masyarakat Pelauw tampak lebih banyak mengonsumsi nasi ketimbang sagu. Ini berarti defenisi makanan pokok itu masih bisa didefenisikan ulang.

Masyarakat di kampung bercocok tanam kabong sebagian besar hanya bersifat subsisten, hanya demi konsumsi keluarga, bukan tujuan produksi mendapatkan nilai keuntungan ekonomis. Subsistensi inilah yang menjadi bagian dari sistem hidup agraris-komunalis-tradisional, membawa implikasi pada semangat hidup kekeluargaan dan non komersial. Pola ini bertahan pada masyarakat dan dalam perjalanannya menunjukkan interaksinya dengan faktor eks dari mobilitas ekonomi, sosial dan politik di luar masyarakat yang melingkupinya. Yang terakhir ini yang dimaksud di atas sebagai implikasi pervasifitas transisi kehidupan sosial politik beberapa tahun terakhir pasca Reformasi tahun 1998. Sekarang pola kehidupan yang tradisional dan komunalis mulai bergeser menuju masyarakat berwatak materialistis-modernis-individualistis.

Ternyata Karl Marx benar ketika menyatakan bahwa mind of man bisa dideterminasikan oleh faktor materi, yakni bagaimana keadaan produksi ekonomi yang mengkonstruk mobilitas welfare and wealth berperan sangat menentukan secara determinatif terhadap kesadaran, cara berpikir dan tingkah laku masyarakat. Jadi apa yang mereka persepsikan mengenai arti berperikehidupan sosial dan individual itu sangat dipengaruhi oleh seberapa intensnya persepsi dan harapan mereka terhadap masalah gilda reproduksi ekonomi. Bagaimana ketika cabe dan garam tetangga tak bisa lagi diminta begitu saja seperti dulu, tetapi kini harus dibeli di pasar. Lalu cara menilai sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi manusia dan perikehidupan sudah tidak lagi pada hakikat kemanusiaan, sakralitas, substansial, ruh, akhlak alkarimah dan intersubjetivitas egaliter, namun kini lebih kepada aspek-aspek material, profan, performa, kulit, tampang, uang, jabatan dan standar sarjana.

Pada masa lalu masyarakat kita lebih banyak menjadi petani, nelayan, pedagang dan buruh, kita hal itu sudah bergeser. Sekarang sektor pertanian sudah kolaps. Ojek lebih banyak dan pasar telah ada. Artinya sektor jasa dan perdagangan mulai berkembang. Nelayan belum kolaps, hanya saja nasibnya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Buruh pelabuhan masih tetap karena penghasilan darinya lebih menjanjikan. Selain jasa ojek, ada pula jasa speed boat yang memasang tarif lumayan mahal. Sementara di sektor formal, banyak sarjana dari Pelauw yang sudah lulus menjadi pegawai negeri, karyawan bank, pengusaha dan lain-lain. Kalau dibandingkan jumlah sarjana Pelauw yang sangat banyak itu dengan banyaknya sarjana yang telah mendapatkan pekerjaan itu memang masih berada pada tingkat rendah untuk rasionya. Namun jumlah itu sudah cukup beruntung jika dibandingkan dengan nasib masyarakat lain yang jumlah sarjananya sedikit.

Banyaknya orang Pelauw yang telah 'sukses' mendapatkan pekerjaan di sektor formal maupun non formal dalam batas tertentu membawa efek peningkatan income yang besar bagi tingkat kesejahteraan per keluarga di Pelauw, walaupun untuk yang terakhir ini keadaan itu belum merata. Ada keluarga yang dulu kelihatan biasa-biasa saja, (maaf) hidupnya pas-pasan, sekarang ini tampak sudah gemuk-gemuk, punya laptop, hp mahal dan anggota keluarganya bisa kuliah dengan fasilitas yang cukup bisa. Ini adalah fenomena yang tampak beberapa tahun terakhir ini. Di sisi lain, masih banyak keluarga yang karena kurang beruntung dalam hal pendapatan ekonomi untuk bisa membiayai anak-anaknya sekolah sampai tinggi-tinggi, kini harus tabah hidup bertetangga dengan mereka yang sudah beranjak makmur. Kemiskinan adalah fakta yang masih ada di tengah masyarakat kita. Sementara ada dua jenis kemiskinan, yakni kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan karena secara alamiah tidak memiliki skill dan kecakapan memproduksi sesuatu yang bisa menghasilkan marjin kesejahteraan baginya, di sisi lain adalah kemiskinan struktural yang memang secara sengaja ada sistem yang membuat sekat-sekat yang menghambat peluang seseorang mengakses sumber-sumber produksi ekonomi. Orang yang lolos dari kemiskinan struktural ini biasanya mereka yang survival of the fittest.

Kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan hidup di kampung itu akan menjadi suatu problem hidup karena banyak hal akan dipengaruhinya, seperti kecemburuan sosial, materialistik oriented, pendangkalan makna kehidupan dan kemanusiaan (dehumanisasi dan desakralisasi), masyarakat egoistik dan masyarakat konsumtif (fun, food, fashion) yang menjadi korban kapitalisme.

Baca Selengkapnya...